Contoh Soal PKN Kelas 10 Bab 3: Kewenangan Lembaga Negara

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan mata pelajaran yang krusial dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salah satu bab penting dalam PKN kelas 10 adalah Bab 3 yang membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Pemahaman yang mendalam mengenai materi ini akan membekali siswa dengan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, mekanisme kerja lembaga negara, serta bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsinya dalam mewujudkan tujuan negara.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan 40 contoh soal PKN kelas 10 Bab 3 yang mencakup berbagai aspek penting dalam materi tersebut. Soal-soal ini dirancang untuk menguji pemahaman siswa mengenai konsep dasar, fungsi, kewenangan, serta hubungan antar lembaga negara. Dengan mengerjakan soal-soal ini, siswa diharapkan dapat memperdalam pemahaman mereka mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia dan mampu menganalisis isu-isu terkait dengan kewenangan lembaga negara secara kritis.

I. Pilihan Ganda

1. Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang adalah…

   a. Presiden
   b. Mahkamah Agung
   c. Dewan Perwakilan Rakyat
   d. Mahkamah Konstitusi
   e. Badan Pemeriksa Keuangan

2. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah…

   a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
   b. Memberikan pertimbangan kepada DPR terkait RUU yang berkaitan dengan daerah
   c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang di daerah
   d. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara
   e. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah

3. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hal berikut, kecuali…

   a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
   b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
   c. Memutus pembubaran partai politik
   d. Memutus hasil pemilihan umum
   e. Mengadili perkara pidana korupsi

4. Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah…

   a. Bank Indonesia
   b. Komisi Pemberantasan Korupsi
   c. Badan Pemeriksa Keuangan
   d. Kementerian Keuangan
   e. Otoritas Jasa Keuangan

5. Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan untuk…

   a. Membuat undang-undang
   b. Menetapkan hakim agung
   c. Memberikan grasi dan amnesti
   d. Membubarkan partai politik
   e. Mengubah undang-undang dasar

6. Berikut ini yang merupakan contoh lembaga negara independen adalah…

   a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
   b. Tentara Nasional Indonesia
   c. Kepolisian Republik Indonesia
   d. Komisi Pemilihan Umum
   e. Kejaksaan Agung

7. Siapakah yang berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden?

   a. Mahkamah Agung
   b. Mahkamah Konstitusi
   c. Dewan Pertimbangan Agung
   d. Kejaksaan Agung
   e. Komisi Yudisial

8. Lembaga negara yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah adalah…

   a. Kementerian Keuangan
   b. Otoritas Jasa Keuangan
   c. Bank Indonesia
   d. Badan Pusat Statistik
   e. Lembaga Penjamin Simpanan

9. Kewenangan Komisi Yudisial adalah…

   a. Mengadili perkara pidana
   b. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
   c. Mengawasi perilaku hakim
   d. Membuat undang-undang
   e. Menjalankan kebijakan moneter

10. Lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum adalah…

    a. Badan Pengawas Pemilu
    b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
    c. Komisi Pemilihan Umum
    d. Kementerian Dalam Negeri
    e. Mahkamah Konstitusi

11. Lembaga negara yang berwenang memberikan amnesti dan abolisi adalah…

    a. Mahkamah Agung
    b. Presiden
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Mahkamah Konstitusi
    e. Kejaksaan Agung

12. Lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah…

    a. Mahkamah Agung
    b. Presiden
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Komisi Yudisial
    e. Kejaksaan Agung

13. Lembaga negara yang berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah adalah…

    a. Mahkamah Agung
    b. Presiden
    c. Dewan Pertimbangan Agung
    d. Kejaksaan Agung
    e. Kementerian Hukum dan HAM

14. Lembaga negara yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan adalah…

    a. Bank Indonesia
    b. Kementerian Keuangan
    c. Otoritas Jasa Keuangan
    d. Badan Pemeriksa Keuangan
    e. Lembaga Penjamin Simpanan

15. Lembaga negara yang berwenang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) adalah…

    a. Mahkamah Agung
    b. Presiden
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Mahkamah Konstitusi
    e. Kementerian Hukum dan HAM

II. Benar atau Salah

16. Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (Salah)
17. DPD memiliki kewenangan untuk menyetujui RUU yang diajukan oleh DPR. (Salah)
18. BPK berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. (Salah)
19. MK berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. (Benar)
20. KY berwenang memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik. (Benar)
21. KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. (Benar)
22. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. (Benar)
23. Kejaksaan Agung merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. (Salah)
24. TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. (Salah)
25. Polri merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan negara dari ancaman militer. (Salah)

III. Isian Singkat

26. Lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah… (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
27. Lembaga negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah… (Mahkamah Agung)
28. Lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak adalah… (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
29. Lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi adalah… (Komisi Pemberantasan Korupsi)
30. Lembaga negara yang bertugas melindungi hak asasi manusia adalah… (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
31. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan …. (pengawasan)
32. Lembaga yang berwenang memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah …. (Presiden)
33. Tugas utama BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab …. (keuangan negara)
34. MK berwenang memutus sengketa …. (hasil pemilu)
35. KY bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku …. (hakim)

IV. Esai

36. Jelaskan perbedaan antara kewenangan DPR dan DPD dalam proses pembuatan undang-undang!
    DPR memiliki kewenangan utama dalam membentuk undang-undang. DPD dapat mengajukan RUU, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU di daerah. Namun, DPD tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak RUU.

37. Mengapa lembaga negara independen diperlukan dalam sistem ketatanegaraan? Berikan contohnya!
    Lembaga negara independen diperlukan untuk menjaga netralitas dan objektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk menghindari intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya adalah KPU yang menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil, serta Bank Indonesia yang menjaga stabilitas nilai rupiah tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik.

38. Bagaimana mekanisme pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi?
    Pengajuan judicial review dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang. Permohonan diajukan secara tertulis kepada MK dengan menyertakan alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut.

39. Jelaskan hubungan antara Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia!
    Presiden dan DPR memiliki hubungan yang saling terkait dan saling mengawasi (check and balances). Presiden memiliki hak untuk mengajukan RUU, namun harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjadi undang-undang. DPR juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

40. Analisislah pentingnya pemahaman mengenai kewenangan lembaga negara bagi warga negara!
    Pemahaman mengenai kewenangan lembaga negara penting bagi warga negara agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat mengawasi kinerja lembaga-lembaga negara tersebut. Dengan memahami kewenangan lembaga negara, warga negara dapat menggunakan hak-haknya secara efektif dan dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah.

Kesimpulan

Pemahaman mengenai kewenangan lembaga negara merupakan fondasi penting bagi warga negara untuk memahami sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui contoh soal-soal yang telah disajikan, diharapkan siswa dapat memperdalam pemahaman mereka mengenai materi ini dan mampu menganalisis isu-isu terkait dengan kewenangan lembaga negara secara kritis. Dengan demikian, siswa dapat menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.