Musim ujian sekolah akhir tahun 2026 menjadi momen kritis bagi guru honorer di Indonesia. Di tengah kesibukan mengawasi ujian dan mengisi rapor, mereka harus berhadapan dengan gaji rendah dan ketidakpastian status. Berikut lima tantangan utama yang dihadapi guru honorer saat jadwal ujian sekolah berlangsung.
1. Gaji Minim di Tengah Kesibukan Ujian
Reza Sudrajat, guru honorer di Karawang, mengajar di tiga sekolah dengan total 47 jam per minggu. Namun, pendapatannya hanya Rp2,5 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum daerah. Padahal, saat ujian sekolah, ia harus bekerja ekstra untuk mengawas dan mengoreksi.
Banyak guru honorer lain bahkan menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan. Survei IDEAS dan Dompet Dhuafa menunjukkan lebih dari 74% guru honorer bergaji sangat rendah. Kondisi ini semakin berat ketika memasuki musim ujian akhir sekolah SD hingga SMA.
2. Ketidakpastian Status Kepegawaian
Reza gagal lolos seleksi PPPK pada 2024, dan kini ia hanya bisa mengajar berkat Surat Edaran Kemendikdasmen 7/2026. SE itu menjamin guru honorer masih mengajar hingga Desember 2026, tetapi tidak memberikan kepastian setelahnya. Situasi ini membuat mereka cemas saat mempersiapkan ujian sekolah.
Pemerintah mencatat 237.196 guru non-ASN di Dapodik, namun jumlah sebenarnya mencapai 466.397 orang. Ribuan guru honorer tidak terdaftar dan terancam kehilangan pekerjaan. Ucapan selamat menempuh ujian sekolah terasa hambar bagi mereka yang khawatir akan masa depan.
3. Beban Administrasi dan Sertifikasi
Selain mengajar, guru honorer harus mengurus administrasi dan kegiatan luar kelas. Kemendikdasmen mempercepat sertifikasi guru, yang setidaknya memberi tunjangan. Pada tahun ajaran 2025/2026, 1,6 juta guru negeri telah tersertifikasi, naik drastis dari sebelumnya.
Sertifikasi menjadi tiket menuju pengangkatan PPPK, namun tidak semua guru honorer bisa mengikutinya. Mereka yang belum tersertifikasi harus berjuang ekstra di sela-sela jadwal ujian sekolah IPA dan mata pelajaran lain. Beban ini membuat waktu istirahat semakin berkurang.
4. Ketergantungan Daerah pada Guru Honorer
Banyak daerah di luar Jawa sangat bergantung pada guru honorer. Di NTB, rata-rata setiap sekolah negeri memiliki enam sampai tujuh guru honorer. Saat ujian sekolah, mereka menjadi tulang punggung pelaksanaan ujian di sekolah-sekolah terpencil.
Sayangnya, anggaran transfer ke daerah terus turun. Pada 2026, TKD turun 24,6% menjadi Rp693 triliun, sehingga pemda kesulitan membayar gaji. Beberapa pemda bahkan telah menyatakan tidak sanggup membayar gaji PPPK paruh waktu, apalagi guru honorer baru.
5. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja Pasca 2026
Surat Edaran 7/2026 hanya menjamin guru honorer hingga Desember 2026. Setelah itu, UU ASN mewajibkan penataan tenaga honorer. Jika tidak ada solusi, ribuan guru honorer bisa kehilangan pekerjaan setelah musim ujian sekolah berakhir.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut aturan akan berlaku efektif mulai 2027. Namun, hingga kini belum ada kepastian nasib 200 ribu lebih guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Mereka hanya bisa berharap ada kebijakan baru sebelum ujian sekolah tahun depan.
Kesimpulan
Musim ujian sekolah akhir tahun 2026 menjadi ujian tersendiri bagi guru honorer Indonesia. Gaji rendah, status tidak pasti, beban administrasi, ketergantungan daerah, dan ancaman PHK adalah tantangan yang harus dihadapi. Diperlukan perhatian serius dari pemerintah agar para pendidik ini tidak terus terpinggirkan.
Tinggalkan Balasan